BIRUKUNINGNEWS.COM, TARAKAN – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Dino Andrian, mengungkapkan hasil kunjungannya ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Deputi V yang menangani Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan krusial terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kaltara, terutama menyangkut lahan warga yang telah dibeli badan usaha namun pembayarannya belum tuntas.
“Beberapa laporan yang masuk menunjukkan adanya transaksi jual beli lahan yang belum selesai pembayarannya. Cicilan dilakukan bertahap, tetapi lahannya sudah dikuasai oleh badan usaha,” ungkap Dino.
Menurutnya, persoalan ini sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Bulungan, namun belum menghasilkan tindak lanjut yang jelas. Karena itu, aspirasi warga kembali ia sampaikan langsung kepada Deputi V Kemenko Perekonomian.
Dino berharap pemerintah pusat segera memanggil dan mengingatkan badan usaha yang belum melunasi kewajibannya. Dari hasil pertemuan, pihak Kemenko Perekonomian disebut merespons positif dan berjanji akan memanggil perusahaan-perusahaan tersebut.
Dino tidak menutupi kritiknya terhadap pelaksanaan PSN yang menurutnya kerap merugikan masyarakat. “PSN itu tujuan awalnya untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan menzalimi. Tapi faktanya, masih ada lahan warga yang belum dilunasi,” tegas politisi Hanura itu.
Ia menyebut kasus ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diselesaikan. Dino menegaskan pihaknya masih menunggu langkah nyata dari pemerintah pusat. Jika masalah pembayaran tidak juga tuntas, DPRD Kaltara akan mempertimbangkan langkah lanjutan termasuk memanggil langsung perusahaan-perusahaan terkait ke tingkat provinsi.