BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyatakan kesiapannya untuk mengoreksi seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pembahasan APBD.
Namun, komitmen pemerintah tersebut dinilai belum sepenuhnya tercermin di lapangan, menyusul absennya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam sidang penting tersebut.
Dalam rapat paripurna, Achmad Djufrie mengapresiasi respons positif pemerintah yang disampaikan melalui Wakil Gubernur. Menurutnya, eksekutif telah berjanji untuk menindaklanjuti setiap kritik dan koreksi yang diutarakan DPRD.
“Semua koreksi yang disampaikan teman-teman fraksi, pemerintah menyambut dengan baik dan akan melakukan perbaikan. Apa yang menjadi kekurangan, itu akan dibenahi,” ujarnya pekan ini.
Meski demikian, Ketua DPRD memberikan catatan keras atas ketidakhadiran beberapa OPD saat pembahasan usulan APBD —padahal materi yang dibahas berasal dari OPD itu sendiri.
Hal ini ia nilai sebagai bentuk ketidakpatuhan dan kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif.
“Ketidakhadiran mereka di DPRD itu menunjukkan kurangnya penghormatan kepada lembaga legislatif,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa sidang tersebut merupakan momentum penting bagi OPD untuk mendengar langsung kritik, klarifikasi, dan evaluasi yang diberikan DPRD.
Kehadiran mereka sangat diperlukan agar proses pengawasan berjalan efektif.
“Harusnya jawaban pemerintah itu mereka tahu. Apa sih yang dikritik DPRD? Jangan hanya Gubernur atau Wagub saja yang paham. Seluruh OPD harus mendengarkan,” ujarnya.
Achmad Djufrie menilai tidak tepat jika hanya kepala daerah yang aktif merespons pembahasan, sementara OPD justru tidak menunjukkan kepedulian.
Karena itu, ia meminta agar setiap OPD diwajibkan hadir dalam setiap sidang paripurna yang berkaitan dengan usulan anggaran.
“Saya secara tegas mengharapkan, setiap ada Sidang Paripurna, seluruh OPD yang terkait harus hadir,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ketua DPRD kembali menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah membutuhkan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Pemerintah tidak akan bisa berjalan tanpa DPRD. Kita adalah penyelenggara pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang 23,” tutupnya. (Adv/Eka)