BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan berpihak pada masyarakat kembali ditunjukkan dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Persidangan I Tahun 2025.
Dalam rapat yang digelar Selasa (18/11/25) tersebut, seluruh fraksi DPRD Kaltara menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih mendalam.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, SE., MM, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya, serta dihadiri Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, SE., M.Si, Forkopimda, dan perangkat daerah.
Enam fraksi—Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, dan gabungan Fraksi PAN–NasDem–PKB—menyampaikan pandangan umum yang pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap R-APBD 2026. Meski demikian, fraksi-fraksi tetap memberikan sejumlah catatan konstruktif sebagai penguatan dalam penyusunan anggaran.
Catatan tersebut mencakup pentingnya pelaksanaan APBD yang lebih transparan dan akuntabel, percepatan digitalisasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penajaman prioritas pada pelayanan dasar seperti kesehatan, perbaikan akses transportasi terutama wilayah perbatasan, hingga pemberdayaan UMKM.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menyampaikan apresiasi atas sikap konstruktif seluruh fraksi. Menurutnya, penerimaan ini mencerminkan keselarasan pandangan antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan APBD yang efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, seluruh fraksi telah menerima Nota Pengantar R-APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Ini menjadi langkah awal penting sebelum masuk ke pembahasan teknis di tingkat Banggar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPRD Kaltara akan mengawal setiap rekomendasi fraksi secara serius dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Persetujuan ini baru awal. DPRD berkomitmen memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada rakyat Kaltara, mengutamakan pelayanan dasar, memperkuat ekonomi daerah, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dengan diterimanya Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, penyusunan APBD 2026 memasuki tahap pembahasan lanjutan yang akan difokuskan untuk memperkuat arah pembangunan Kaltara pada tahun mendatang.