BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara kembali menegaskan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan. Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, mendorong Pemprov Kaltara mengambil langkah konkret dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Aluh menekankan bahwa pemerintah daerah harus mampu menaikkan PAD minimal 10 hingga 15 persen dalam dua tahun ke depan. Menurutnya, pertumbuhan PAD yang stagnan dapat mempersempit ruang fiskal daerah dalam menjalankan program prioritas.
“Kalau PAD tidak bergerak, ruang fiskal kita akan semakin sempit. Ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Ia menilai digitalisasi layanan pajak dan retribusi adalah langkah strategis yang harus segera dituntaskan. Dengan sistem digital yang terpadu, potensi kebocoran dapat ditekan dan kepatuhan wajib pajak meningkat.
“Digitalisasi penuh layanan pajak dan retribusi itu wajib,” tegasnya.
Selain itu, DPRD menekankan perlunya penertiban wajib pajak secara menyeluruh. Pendataan, pengawasan, hingga penegakan aturan harus dilakukan secara terstruktur.
“Jangan ada yang lolos dari pendataan dan kewajiban,” tambahnya.
Optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian. Menurut Aluh, banyak aset yang belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Ia mendorong percepatan penataan dan pemanfaatan aset agar lebih produktif dan tepat guna.
Tidak hanya itu, ia meminta seluruh BUMD untuk menunjukkan kinerja yang lebih kuat. Kontribusi nyata terhadap PAD menjadi keharusan agar BUMD tidak menjadi beban daerah.
“Semua BUMD harus menunjukkan kontribusi nyata terhadap PAD,” ucapnya.
Ia memastikan penguatan PAD merupakan langkah mendesak agar Kaltara tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
“Dengan PAD yang kuat, pembangunan akan lebih stabil dan kemandirian fiskal dapat tercapai,” pungkasnya.