BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan menghadapi tekanan fiskal pada 2026. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara diproyeksikan turun tajam hingga berada di kisaran Rp2,2 triliun, terutama akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa kondisi ini mengharuskan DPRD melakukan pengawasan lebih ketat terhadap setiap program pembangunan.
“Kami akan memperketat seluruh tahapan, dari perencanaan sampai pelaksanaan. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” beber dia saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan tidak boleh ada program yang hanya menyerap anggaran tanpa dampak jelas.
“Semuanya harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
DPRD Kaltara saat ini telah menerima Nota Pengantar Raperda APBD 2026 dan mulai melakukan pembahasan secara intensif. Fokus utama adalah memastikan anggaran dialokasikan untuk program strategis dan prioritas pembangunan tetap berjalan, meski anggaran terbatas.
Muddain juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski PAD menunjukkan pertumbuhan, nilainya masih jauh di bawah penerimaan TKD. Beberapa fraksi bahkan mendesak Pemprov untuk meningkatkan belanja modal sekaligus mendorong optimalisasi PAD sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal.
“Digitalisasi keuangan daerah dan penajaman skala prioritas menjadi langkah penting agar Kaltara tidak terlalu bergantung pada pusat,” tambahnya.
Pembahasan Raperda APBD 2026 ditargetkan rampung dan disahkan paling lambat 30 November 2025.
“Masyarakat menunggu sinergi Pemerintah dan DPRD agar pembangunan, terutama di wilayah perbatasan, tetap menjadi prioritas meski anggaran menurun,” tutup Muddain. (Adv/Eka)