BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Kalimantan Utara memastikan sektor kesehatan dan perlindungan bagi pekerja rentan akan menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran 2026. Hal ini ditegaskan langsung oleh Anggota Komisi IV, Syamsuddin Arfah.
Syamsuddin menyebut seluruh usulan dari Dinas Kesehatan, termasuk kebutuhan RSUD, telah mendapat dukungan penuh dari Komisi IV. “Hampir semua usulan kami support,” ujarnya, pekan lalu.
Namun, ia menyoroti dua isu besar yang masih menjadi pekerjaan rumah, yakni peningkatan layanan rumah sakit dan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Beberapa kebutuhan yang didorong masuk dalam anggaran antara lain:
• Insentif dokter spesialis
• Pembangunan fasilitas oksigen
• Pengamanan dana DAK sekitar Rp 40 miliar, yang membutuhkan pendampingan Rp 2,5 miliar
Selain itu, usulan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk BPJS Kesehatan juga telah dicatat sebagai bagian penting dalam peningkatan layanan kesehatan.
Tak hanya fokus pada fasilitas kesehatan, Komisi IV juga menyoroti perlindungan bagi pekerja rentan.
Syamsuddin mengungkapkan dorongan agar anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja berpenghasilan rendah segera dimasukkan, minimal Rp 2 miliar untuk enam bulan. Bahkan sebelumnya DPRD telah mendorong alokasi hingga Rp 4 miliar untuk perlindungan 10 bulan.
Menurutnya, anggaran ini penting agar jaminan sosial pekerja rentan tidak terputus dan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia berharap dukungan anggaran ini membuat program Dinas Kesehatan berjalan maksimal dan mulai direalisasikan pada triwulan kedua 2026.
“Ini demi memastikan layanan kesehatan semakin merata hingga ke daerah-daerah,” pungkasnya. (adv/Eka)