BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Kaltara, Arming, kembali menyoroti persoalan aset daerah dan meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mencari langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), Komisi III menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus menjadi perhatian serius.
Salah satu mitra yang menjadi sorotan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltara.
Arming mengungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk PUPR pada 2025 dinilai belum maksimal.
“PUPR hanya mendapat sekitar Rp 196 miliar. Angka ini sangat kecil, sementara Pemprov masih memiliki utang kepada beberapa daerah,” ujarnya, belum lama ini.
Ia berharap Pemprov dan DPRD dapat bersinergi untuk menentukan pembangunan yang benar-benar menjadi prioritas, mengingat anggaran yang terbatas.
“Saya berharap Pemprov Kaltara bersama DPRD lebih serius memikirkan cara meningkatkan PAD,” katanya.
Menurutnya, peningkatan PAD juga berpengaruh langsung terhadap perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat. Karena itu, Pemprov diminta memaksimalkan potensi daerah, termasuk retribusi dan sumber daya alam.
Arming memastikan DPRD Kaltara akan terus mendukung program pemerintah selama membawa manfaat bagi masyarakat. “Yang penting program itu benar-benar untuk kemaslahatan umat,” tutupnya. (adv/Eka)