BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, menegaskan bahwa kerja sama yang kuat antara legislatif dan eksekutif sangat penting dalam menyusun Rancangan APBD (RAPBD) Kaltara untuk tahun 2026.
Menurutnya, sinergi kedua lembaga menjadi kunci agar proses penyusunan anggaran berjalan lancar dan pembangunan di Bumi Benuanta dapat terlaksana sesuai rencana.
Pernyataan ini disampaikan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara bersama komisi-komisi menggelar rapat pembahasan RAPBD. Dalam kesempatan itu, Djufrie kembali mengingatkan pentingnya kolaborasi yang solid.
“Untuk menyusun RAPBD, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar penyusunan APBD berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang baik akan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga meminta penjelasan rinci dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai struktur APBD 2026, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan pendapatan sah lainnya. Penjelasan detail ini dinilai penting agar proyeksi pendapatan dan belanja dapat disusun secara realistis sesuai kebutuhan daerah.
Rapat Banggar bersama komisi dan pemerintah daerah juga menghasilkan beberapa kesimpulan strategis, salah satunya bahwa seluruh dokumen lengkap APBD harus diterima anggota DPRD minimal dua hari sebelum rapat anggaran, sehingga dapat dipelajari dengan baik. (adv/Eka)