BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie, mengungkapkan dampak dari turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dengan APBD hanya Rp 2,224 triliun, sementara kebutuhan belanja mencapai Rp 2,274 triliun, Kaltara mengalami defisit Rp 50 miliar.
Akibatnya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipastikan tidak menerima anggaran untuk kegiatan pada 2026. “Defisit Rp 50 miliar ini sangat berdampak. Ada beberapa OPD yang tidak lagi mendapat anggaran kegiatan,” ujarnya.
Djufrie menyebut salah satu OPD yang terdampak adalah Disperindagkop. Meski anggaran rutin seperti gaji dan tunjangan tetap dibayarkan, namun kegiatan dinas tersebut nyaris tidak bisa berjalan.
“Gaji dan tunjangan tetap aman, tapi kegiatan hampir tidak ada. Ada, tapi sangat minim,” jelasnya.
Namun beberapa OPD tetap mendapat anggaran karena menjadi kebutuhan utama pemerintah daerah, seperti PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian.
Dengan kondisi keuangan yang terbatas, Djufrie berharap pemerintah provinsi lebih aktif mencari peluang bantuan ke pemerintah pusat untuk menambah APBD.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD telah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komisi II DPRD turun langsung ke lapangan untuk memeriksa potensi pendapatan yang belum tergali maksimal.
“Kita cek alat-alat, termasuk sektor minyak yang pajaknya belum masuk. Kita dorong pemda supaya PAD digarap serius. Tidak ada cara lain selain genjot pemasukan daerah,” tegasnya.
Menurutnya, kecilnya PAD membuat Kaltara tidak memiliki ruang gerak yang cukup. Ketergantungan pada pemerintah pusat juga menjadi tantangan tersendiri.
“Kalau pusat menahan anggaran, ya begini jadinya. APBD turun dan kita tidak bisa bergerak. Karena itu perlu sinergi supaya PAD bisa segera meningkat,” pungkasnya. (adv/Eka)