BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Pemerintah Provinsi Kaltara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Nilai APBD yang disahkan mencapai Rp 2,224 triliun.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menjelaskan bahwa APBD tahun depan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sementara kebutuhan belanja daerah mencapai Rp 2,274 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp 50 miliar.
“Dengan turunnya APBD ini, tentu kita harus mencari solusi. Salah satunya kita menunggu SILPA (sisa anggaran) dari kegiatan yang tidak terlaksana,” ujar Djufrie.
Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, mengapresiasi kerja DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang menyertai APBD.
Menurut pemerintah, APBD 2026 akan diarahkan pada enam fokus prioritas, yaitu:
1. Peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan
2. Pemenuhan layanan infrastruktur dasar
3. Pencegahan dan penurunan stunting
4. Optimalisasi pendapatan daerah
5. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah
6. Pelaksanaan program kerja sesuai RKPD 2026
Prioritas ini juga menjadi dasar dalam penyusunan anggaran agar belanja daerah lebih efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Pemprov Kaltara menekankan pentingnya efisiensi anggaran, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa, agar tidak terjadi pemborosan. Anggaran juga akan diarahkan untuk kebutuhan mendesak seperti gizi masyarakat, layanan dasar, serta situasi darurat.
Karena ruang fiskal daerah terbatas, pemerintah membuka peluang pendanaan alternatif, seperti:
• Pinjaman daerah untuk proyek produktif
• Dana hibah dari pusat
• Kerja sama antarprovinsi
• Optimalisasi pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor
Pendekatan berbasis data akan menjadi dasar dalam menentukan program yang berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Dengan disahkannya APBD 2026, pemerintah berharap pembangunan di Kaltara dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. (adv/Eka)