BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Utara kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah daerah lebih mandiri secara fiskal dan menggunakan anggaran dengan efisiensi yang terukur. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, dalam wawancara yang berlangsung pada Rabu (25/11).
Menurut Aluh Berlian, kondisi anggaran daerah yang terbatas menuntut pemerintah untuk benar-benar memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah dialokasikan sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Ia menekankan bahwa kemandirian fiskal menjadi kunci penting agar daerah tidak terus bergantung pada pemerintah pusat, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi nasional.
“Dengan kondisi anggaran sekarang, kita tidak bisa terus berharap banyak dari pusat. Daerah harus bisa mengoptimalkan potensi sendiri, dan itu hanya bisa terwujud jika OPD mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Beliau juga menyoroti pentingnya penerapan skala prioritas dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baru saja disahkan dengan nilai lebih dari Rp2 triliun. Menurutnya, tanpa pemilahan program yang benar-benar penting, anggaran dapat terserap untuk hal-hal yang tidak mendesak.
“Kalau ada program yang masih bisa ditunda, ya harus kita tunda. Fokus dulu pada kebutuhan yang paling prioritas. DPRD tentu mendukung langkah-langkah yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” jelas Aluh Berlian.
Ia menyebut beberapa sektor wajib yang harus tetap menjadi prioritas, seperti pembayaran gaji pegawai, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar seluruh wilayah di Kalimantan Utara dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.
“Walau anggaran terbatas, kita tetap harus memperhatikan daerah-daerah yang membutuhkan. Usulan dari masyarakat harus tetap difasilitasi, sejauh itu sesuai dengan harapan dan visi Fraksi Golkar,” pungkasnya.
Dengan dorongan ini, Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah dapat menata anggaran secara lebih efektif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil sehingga pembangunan di Kalimantan Utara dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (adv/Eka)