BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Meski begitu, sejumlah catatan dan usulan penting tetap menjadi perhatian fraksi.
Anggota DPRD Kaltara, Hamka, menyampaikan bahwa dalam persetujuan tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi penekanan fraksi. Salah satunya adalah pelaksanaan APBD yang diminta benar-benar dimulai sejak awal tahun anggaran.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang dimulai di pertengahan tahun berpotensi tidak selesai tepat waktu dan justru menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
“Kalau dilaksanakan di pertengahan tahun, dikhawatirkan tidak selesai dan bisa terjadi Silpa. Karena itu, OPD harus memulai sejak awal tahun, apalagi sudah menggunakan sistem informasi daerah,” tegas Hamka.
Selain itu, Komisi I juga menyoroti dana hibah untuk partai politik. Fraksi PDIP mengusulkan agar dana hibah tersebut ditingkatkan, terutama untuk mendukung pendidikan dan peningkatan kapasitas kader.
“Untuk pendidikan kader dan pemahaman kebangsaan, khususnya bagi kader milenial, kami berharap anggarannya bisa ditambah,” ujarnya.
Hamka menambahkan bahwa dana hibah yang ada saat ini masih tergolong kecil. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat menambah alokasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Memang sudah ada dana hibah, tapi jumlahnya masih sedikit. Jika keuangan memungkinkan, kami berharap usulan ini bisa dipenuhi. Meski APBD defisit, kami tetap optimis dan menunggu kebijakan Gubernur Kaltara,” tutupnya. (Adv/Eka)