BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Komisi IV DPRD Kalimantan Utara kembali menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya para guru yang bertugas di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Mereka meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk lebih serius memperhatikan besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru, yang dinilai masih jauh dari cukup dibandingkan beban dan pengabdian yang mereka jalani.
Anggota Komisi IV, Ruman Tumbo, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi guru-guru yang selama ini mengabdi di daerah terpencil, jauh dari keluarga dan fasilitas memadai.
“Bagaimana guru bisa maksimal dan senang mengajar kalau TPP mereka kecil? Banyak dari mereka harus meninggalkan keluarga di Tanjung Selor dan Nunukan, sementara ditugaskan di pelosok atau perbatasan. Kondisi seperti ini harus mendapat perhatian,” ujarnya.
Menurut Ruhman, kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan, terutama perawat, perlu mendapat prioritas besar karena mereka adalah ujung tombak layanan publik. Ia bahkan mendorong agar TPP bagi guru dan tenaga kesehatan dapat dinaikkan hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini.
“Kalau perlu, TPP mereka bisa setara dengan total gaji pokoknya. Dengan begitu, kehidupan mereka lebih baik, dan mereka bisa fokus pada tugasnya tanpa terbebani persoalan ekonomi,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi kesejahteraan yang minim berpotensi mengganggu kualitas pendidikan. Tidak jarang, kata Rusman, guru berada di ruang kelas namun pikirannya tertuju pada kebutuhan keluarga yang belum terpenuhi.
“Jangan sampai guru mengajar, tapi pikirannya ke keluarga di rumah karena penghasilan tidak cukup. Ini sangat mempengaruhi semangat dan kualitas pembelajaran,” tambahnya.
Rusman menegaskan bahwa penyesuaian TPP ini merupakan wewenang pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota. Namun sebagai lembaga pengawas, DPRD Kaltara akan terus mendorong agar kebijakan tersebut mendapat respon serius demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Kami di DPRD akan terus mengawasi dan mendorong. Kalau layanan pendidikan mau maju, maka kesejahteraan guru juga harus maju,” tegasnya menutup pernyataan.
Dengan dorongan ini, diharapkan pemerintah dapat segera mengevaluasi skema TPP yang berlaku saat ini serta menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pendidik di wilayah terpencil.
Langkah tersebut dinilai penting agar kualitas pendidikan di Kalimantan Utara dapat meningkat secara merata, tanpa meninggalkan daerah yang sulit dijangkau. (adv/Eka)