BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Anggota DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mendorong pemerintah provinsi menjadikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan sebagai prioritas utama. Ia menilai masih banyak pekerja yang belum tersentuh program jaminan sosial, khususnya BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama yang berada dalam posisi rentan, harus menjadi agenda nomor satu,” ujarnya.
Syamsuddin menyoroti kondisi pekerja informal seperti buruh harian, nelayan, petani, hingga pekerja jasa yang sehari-hari menghadapi risiko tinggi tanpa perlindungan memadai. “Jika terjadi kecelakaan kerja, mereka sering menanggung risiko sendiri,” jelasnya.
Ia mendesak Pemprov Kaltara mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan. “Program perlindungan tidak boleh berhenti di kota saja. Semua pekerja berhak atas rasa aman,” tegasnya.
Untuk mencapai itu, Syamsuddin meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga perangkat desa. Ia menilai skema subsidi atau insentif perlu disiapkan agar pekerja informal mau ikut serta.
“Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan perluasan jaminan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Syamsuddin berharap upaya ini dapat mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan keluarga pekerja.
“Tenaga kerja yang terlindungi akan lebih produktif dan memiliki kepastian hidup. Ini penting bagi pembangunan Kaltara,” tutupnya. (Adv/Eka)