BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Menghadapi defisit pada APBD 2026, Komisi II DPRD Kalimantan Utara mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dimana diketahui APBD 2026 hanya Rp2,224 triliun sedangkan kebutuhan belanja Rp 2,274 Miliar, dengan anggaran tersebut Kaltara masih memerlukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Adapun Salah satu sumber yang dinilai memiliki potensi besar menurut Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Adhinata Kusuma adalah Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Ia mengatakan jika ada banyak potensi di KIHI dan beberapa perusahaan lainya yang dapat digalih serta digenjot untuk meningkatkan PAD.
Kemudian pihaknya sambung dia telah melakukan sejumlah langkah untuk mengidentifikasi potensi PAD baru. Pada Oktober lalu, Komisi II mengunjungi kawasan KIHI serta PT MIP yang bergerak di sektor tambang batu bara.
“Kami ingin melihat langsung potensi-potensi PAD yang bisa digarap. Di KIHI dan PT MIP, ada banyak peluang, mulai dari pajak permukaan air tawar hingga potensi lain yang belum tergarap,” jelasnya.
Ia menyoroti masih rendahnya realisasi PAD dari sektor-sektor tersebut. Salah satu contoh adalah banyaknya kendaraan operasional di kawasan KIHI yang masih menggunakan pelat dari luar daerah.
“Contohnya di KIHI, masih banyak kendaraan yang pakai pelat luar Kaltara. Harapan kami ke depan, kendaraan itu bisa berubah menjadi pelat Kaltara supaya PAD kita bertambah,” ujarnya.
Selain potensi pajak, Komisi II juga menyoroti penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan-perusahaan di kawasan industri tersebut. Adhinata mengakui bahwa sejauh ini jumlah tenaga kerja lokal yang terserap masih minim karena kegiatan operasional belum berjalan maksimal.
“Harapan kami, tahun depan saat mereka mulai beroperasi penuh, penyerapan tenaga kerja lokal bisa lebih maksimal,” tambahnya.
Terkait target atau kuota tenaga kerja lokal di KIHI, Adhinata menyebut belum ada informasi resmi dari pihak perusahaan.
DPRD Kaltara menegaskan bahwa pengoptimalan PAD dari kawasan strategis seperti KIHI sangat penting untuk menutup kekurangan anggaran di tahun 2026.
Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih agresif memaksimalkan potensi ekonomi yang tersedia agar keuangan daerah tetap stabil. (adv/Eka)