BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Kalimantan Utara, Achmad Djufrie, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih transparan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Djufrie menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. “Kami menekankan pentingnya transparansi. Penggunaan anggaran harus jelas, terukur, dan tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun,” ujarnya belum lama ini.
Ia juga meminta agar laporan realisasi anggaran disampaikan secara rutin, baik kepada DPRD maupun kepada publik. “OPD harus menyampaikan progres anggaran secara lengkap. Jangan menunggu sampai masalah muncul,” tambahnya.
Menurut Djufrie, DPRD akan memperketat pengawasan, terutama pada proyek fisik yang sering menghadapi kendala teknis dan administrasi.
Ia menekankan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus diawasi agar tidak terjadi proyek mangkrak atau pengerjaan fiktif yang merugikan masyarakat.
Disebutkannya, transparansi anggaran bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga bentuk komitmen moral pemerintah dalam menjalankan amanah publik.
“Masyarakat ingin tahu ke mana anggaran dibelanjakan. Pemerintah wajib membuka informasi seluas-luasnya,” tegasnya.
Djufrie menambahkan, DPRD siap mendukung pemerintah daerah selama penggunaan anggaran sesuai aturan.
Namun ia memastikan lembaganya akan bertindak tegas jika ditemukan indikasi pelanggaran. “Kami berdiri paling depan jika anggaran dikelola dengan benar. Tapi kami juga tidak segan bertindak bila ada potensi penyimpangan,” tutupnya. (Adv/Eka)