BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah pusat untuk segera mempercepat pembahasan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).
Dorongan ini muncul sebagai jawaban atas aspirasi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedalaman dan perbatasan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, menegaskan bahwa kebutuhan DOB semakin mendesak.
Menurutnya, luasnya wilayah Kaltara membuat pelayanan publik belum merata.
“Masyarakat di perbatasan sudah lama meminta pelayanan yang lebih dekat. DOB bisa menjadi solusi untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Nasir menjelaskan, akses ke sejumlah desa dan kecamatan masih menjadi tantangan utama. Dengan adanya DOB, rentang kendali pemerintahan diyakini akan lebih pendek sehingga pelayanan bisa berjalan lebih efisien. Ia menilai pemekaran bukan sekadar keinginan, tetapi kebutuhan jangka panjang bagi daerah.
“Kalau tidak ada pemekaran, pembangunan akan terus timpang. Ini strategi untuk mempercepat kesejahteraan,” tegasnya.
DPRD Kaltara juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan moratorium pemekaran daerah. Mereka berharap ada ruang pembahasan yang lebih serius mengenai DOB.“Ini bukan kepentingan politik, tetapi murni kebutuhan masyarakat pedalaman dan perbatasan,” tambah Nasir.
Ia menekankan bahwa DOB juga penting untuk memperkuat pengawasan perbatasan serta memaksimalkan potensi ekonomi daerah.
“Wilayah perbatasan adalah wajah negara. Jika pelayanan lambat, dampaknya bisa memengaruhi citra negara,” paparnya.
DPRD Kaltara berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi ini hingga mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
“Masyarakat pedalaman dan perbatasan berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah lainnya,” tutup Nasir. (Adv/Eka)