BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — DPRD Kalimantan Utara menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pendapatan daerah untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan optimal dan akuntabel. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltara, H. Muddain.
Muddain mengatakan masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Karena itu, ia mendorong agar pengawasan diperketat, baik dari sisi aturan maupun teknis di lapangan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan hanya soal penertiban, tetapi juga memastikan proses perencanaan hingga pelaporan pendapatan berlangsung transparan.
“Dengan pengawasan yang baik, kebocoran bisa diminimalisir dan PAD dapat terus meningkat setiap tahun,” Senin (8/12).
Ia menambahkan, pengawasan pendapatan harus berbasis data akurat, terutama pada sektor strategis seperti pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan kekayaan daerah. Sistem data yang cepat dan jelas dinilai penting untuk mendukung pengawasan yang efektif.
DPRD Kaltara juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan untuk berinovasi melalui digitalisasi. “Sistem pembayaran non-tunai harus diperluas agar lebih transparan dan mudah dipantau,” tegas Muddain.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat pengawas, dan DPRD menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pendapatan.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Kaltara butuh pengelolaan pendapatan yang bersih, akurat, dan berpihak pada masyarakat,” katanya.
Muddain optimistis pengawasan yang tepat akan membuat pendapatan daerah memberi dampak lebih besar bagi pembangunan dan pelayanan publik.
“Pendapatan yang dikelola baik akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Itu yang ingin kita pastikan,” pungkasnya.(Adv/Eka)