BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Penerangan Jalan Umum (PJU) di lorong-lorong permukiman masih menjadi persoalan utama yang banyak dikeluhkan warga Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, setelah dirinya melakukan sejumlah pertemuan dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di lapangan.
Komarudin mengungkapkan, keluhan warga umumnya berkaitan dengan minimnya penerangan di lorong-lorong sempit kawasan permukiman. Kondisi ini dinilai cukup mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
“Kalau di jalan besar atau jalan utama memang sudah terang. Tapi begitu masuk ke lorong-lorong, khususnya di belakang permukiman, masih banyak yang gelap. Ini yang sering disampaikan warga kepada kami,” ujar Komarudin.
Selain persoalan PJU, warga Tarakan juga banyak mengusulkan perbaikan jalan lingkungan serta drainase. Menurutnya, infrastruktur dasar tersebut sangat penting untuk menunjang kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat sehari-hari.
Ia menilai, minimnya penerangan jalan tidak hanya berdampak pada kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Lorong-lorong yang gelap dinilai rawan menimbulkan rasa tidak aman, terutama bagi warga yang beraktivitas pada malam hari.
“PJU ini bukan hanya soal terang atau tidak, tapi juga soal rasa aman. Warga ingin lorong-lorong mereka lebih layak dan aman untuk dilalui,” jelasnya.
Komarudin menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltara untuk disampaikan kepada pemerintah daerah. Ia berharap pemerintah dapat menjadikan kebutuhan PJU lorong, perbaikan jalan lingkungan, dan drainase sebagai bagian dari prioritas pembangunan, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur skala kecil seperti PJU dan jalan lingkungan sering kali memiliki dampak langsung yang besar bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong adanya perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan riil warga.
“Masukan dari masyarakat ini akan kami perjuangkan. Harapannya, pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan kebutuhan dasar warga, terutama di lingkungan permukiman,” pungkas Komarudin. (adv/Eka)