BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya meningkatkan transparansi serta kualitas layanan kelembagaan kepada masyarakat. Salah satu langkah konkret yang kini diterapkan adalah membuka penilaian layanan publik melalui sistem barcode, yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung, cepat, dan mudah.
Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Moh Pandi, menjelaskan bahwa inovasi ini merupakan bagian dari komitmen Sekretariat DPRD Kaltara dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Sekretariat DPRD Kaltara terus melakukan peningkatan transparansi dan kualitas layanan kelembagaan. Untuk itu, kami membuka layanan penilaian melalui advokasi tranparansi layanan sekretariat DPRD dengan mengklik barcode. Partisipasi masyarakat sangat kami harapkan,” ujar Moh Pandi,” Senin (29/12).
Melalui barcode yang telah disediakan di area layanan Sekretariat DPRD, masyarakat dapat mengakses formulir penilaian secara digital menggunakan ponsel pintar. Dalam formulir tersebut, pengguna layanan dapat memberikan respon, penilaian, serta saran terkait pelayanan yang diterima, mulai dari aspek keramahan petugas, kecepatan layanan, hingga kejelasan informasi.
Menurut Moh Pandi, masukan dari masyarakat menjadi elemen penting dalam proses evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Penilaian tersebut tidak hanya menjadi alat ukur kepuasan layanan, tetapi juga menjadi dasar bagi Sekretariat DPRD untuk melakukan pembenahan dan inovasi ke depan.
“Kami ingin pelayanan di Sekretariat DPRD semakin terbuka, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kritik dan saran yang disampaikan melalui barcode akan kami jadikan bahan evaluasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penerapan sistem penilaian berbasis digital ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan sistem yang transparan dan terdokumentasi, setiap masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara objektif dan terukur.
Sekretariat DPRD Kaltara berharap, kehadiran layanan penilaian melalui barcode dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga DPRD dan perangkat pendukungnya.
“Kami mengajak seluruh masyarakat yang menerima layanan di Sekretariat DPRD Kaltara untuk tidak ragu memberikan penilaian. Partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik, profesional, dan berintegritas,” tutup Moh Pandi.
Dengan langkah ini, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta membangun budaya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (adv/Eka)