BIRUKUNINGNEWS.COM, TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sektor perkebunan kelapa sawit.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Heri Rudiyono yang menyampaikan bahwa Pemprov Kaltara tidak menutup mata terhadap pentingnya industri sawit bagi perekonomian daerah.
Sebab sawit selama ini menjadi salah satu sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan agar perkembangan industri sawit tidak mengabaikan aspek lingkungan.
“Ekonomi sawit harus tetap berjalan, tapi jangan sampai mengorbankan lingkungan. Kita perlu menjaga dua-duanya secara seimbang,” tegas Heri pekan ini.
Menurutnya, pengelolaan sawit yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan dapat menimbulkan dampak serius bagi ekosistem. Kerusakan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang tidak terkendali, berpotensi memicu berbagai persoalan, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hingga meningkatnya risiko bencana alam.
Dalam kesempatan tersebut, Heri juga menekankan pentingnya sinergi antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Ia menilai keberhasilan pengelolaan sawit berkelanjutan sangat bergantung pada kerja sama seluruh pihak terkait.
“Perlu kerja sama yang kuat antara Pemprov Kaltara, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan. Regulasi yang sudah ada harus benar-benar dijalankan secara konsisten,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi landasan pengelolaan sawit berkelanjutan, di antaranya Peraturan Daerah (Perda) Sawit Berkelanjutan dan Perda Pengelolaan Industri Kelapa Sawit. Kedua aturan ini dirancang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan.
Lebih lanjut, Heri mengingatkan bahwa pengelolaan lahan yang tidak dilakukan dengan benar dapat meningkatkan risiko bencana, seperti banjir. Dampak tersebut, menurutnya, tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kerusakan lingkungan pada akhirnya akan kembali dirasakan oleh manusia. Karena itu, pengelolaan sawit yang bertanggung jawab bukan hanya kewajiban pemerintah atau perusahaan, tetapi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Melalui komitmen ini, Pemprov Kaltara berharap sektor sawit dapat terus berkembang sebagai penggerak ekonomi daerah, tanpa mengesampingkan kelestarian alam yang menjadi warisan penting bagi generasi mendatang.(adv/Eka)